Palinghebohviral.com – Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memberikan tanggapan terhadap pernyataan calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, yang menyebut bahwa ada aparat dan pejabat yang menyokong pertambangan ilegal. “Aparat bisa juga aparatur sipil, ya, belum lengkap itu,” ujar Maruli dalam konferensi pers di Mabesad, Jakarta Pusat, Senin.
Maruli menilai pernyataan Mahfud mengenai aparat belum lengkap, mengingat istilah “aparat” dapat merujuk kepada banyak hal. Oleh karena itu, ia mempertanyakan aparat mana yang dimaksud oleh Mahfud. “Jadi, ya saya bilang begitu, aparat itu yang mana?” tambahnya.
Menurut Maruli, TNI AD telah menerapkan asas hukum kepada setiap prajurit, dan pihaknya meyakini tidak akan melakukan tindakan yang melanggar hukum, termasuk mendukung pertambangan ilegal. “Kita sulit juga lah di zaman sekarang ini, terus terang saja, kalau misalnya kita begitu-begitu, masuk video kita takut sekarang ini. Jadi, enggak seberani itu lagi kita. kita sudah mulai. Memang kadang-kadang hukum itu akan taat setelah ada pemaksaan,” ungkapnya.
“Kalau kita bermain-main dengan tambang begitu menjaga-menjaga, difoto, saya yakin responsnya cepat ini,” tambah KSAD.
Maruli juga menyatakan bahwa pihaknya tidak memiliki pengetahuan mendalam mengenai kewenangan legalitas pertambangan. Namun, ia memberikan dorongan kepada semua pihak untuk melaporkan jika ditemukan adanya indikasi prajurit yang terlibat dalam aktivitas ilegal.
Lebih lanjut, Maruli menjelaskan bahwa prajurit yang terbukti mendukung tambang ilegal akan dikenakan sanksi, sebagaimana kasus-kasus terdahulu. “Saya kira laporan seperti ini ada masa sekitar berapa tahun yang lalu tentara ikut dalam penambangan-penambangan ini.
Itu banyak yang dicabut jabatannya, anggota-anggota juga banyak, sehingga menurut apa yang kita dapatkan informasi sekarang ini, sangat drastis menurun untuk yang mengurus-mengurus hal tersebut,” katanya.
Sebelumnya, pada debat keempat yang diselenggarakan KPU RI di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (21/1) malam, Mahfud MD menyatakan bahwa mencabut izin usaha pertambangan (IUP) tidak mudah dilakukan karena banyak mafianya. Ia menyoroti bahwa KPK juga menyatakan banyak pertambangan ilegal di Indonesia di-backing oleh aparat dan pejabat.
(dkm/tmy)
By Kevin
23 Januari 2024
