By 
Palinghebohviral.com – Calon presiden nomor urut dua Prabowo Subianto berjanji akan menghentikan impor BBM jika berhasil memenangkan Pilpres 2024. Indonesia dijanjikan akan menjadi satu-satunya negara di dunia yang menggunakan bahan bakar berenergi hijau secara total. Prabowo tampak sangat yakin dengan gagasan biofuel tersebut.
“Kita tidak akan impor BBM lagi saudara-saudara sekalian. Dari kelapa sawit, jagung, dan dari tebu,” ujar Prabowo dalam acara Dialog Publik di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Jumat (24/11).
Harapan swasembada energi hingga pangan memang menjadi bagian dari janji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Direktur Kajian Agraria Center of Economic and Law Studies (Celios) MHD Zakiul Fikri mengatakan Indonesia saat ini sudah menjadi negara ketiga dengan konsumsi bahan bakar nabati (BBN) terbesar di dunia.
Fikri menyebut ada 98 ribu barel per hari bahan bakar hijau yang harus diamankan Indonesia. Meski begitu, kebutuhan ini masih kalah jauh dari Amerika Serikat sebanyak 558 ribu barel per hari dan Brasil sejumlah 418 ribu barel per hari.
Ia lantas menilai ada benang merah antara mengejar target produksi BBN dengan program food estate. Terlebih, Kementerian Pertahanan pimpinan Prabowo menjadi salah satu yang dipercaya Presiden Joko Widodo mengelola program lumbung pangan tersebut.
“Tapi, proyek tersebut mendapat berbagai kritikan dari akademisi dan organisasi masyarakat sipil karena kurangnya kerangka regulasi yang adil dan proses pembangunan proyek yang berpihak pada masyarakat rentan di akar rumput, misalnya masyarakat adat,” jelasnya kepada Palinghebohviral.com, Selasa (28/11) soal ‘dosa’ food estate.
“Selain itu, program tersebut juga dilaksanakan dengan tidak mempertimbangkan kaidah-kaidah lingkungan yang baik. Belum lagi, soal gagal panen dan kelembagaan, seperti eksistensi perusahaan pengelola. Jadi, mengingat rapuhnya infrastruktur yang ada saat ini, maka pemenuhan bahan bakar melalui BBN masih jauh panggang dari api,” sambung Fikri.
Terlepas dari dugaan keterkaitan menghentikan impor BBM dengan melanjutkan ‘dosa’ food estate, Pengamat Energi Universitas Padjadjaran (Unpad) Yayan Satyakti menyebut janji Prabowo ini tidak dapat direalisasikan dalam waktu dekat. Pasalnya, pasokan minyak dan gas Indonesia jauh lebih kecil daripada permintaan.
Ia mengatakan lifting migas Indonesia saat ini hanya berkisar antara 400 ribu-550 ribu barel per hari. Di sisi lain, kebutuhan bahan bakar Indonesia setidaknya mencapai 1,2 juta barel per hari.
“Tidak semudah itu, penyiapan pasar dan ekosistem industri pasar biofuel termasuk regulasi ekosistem industri mungkin memakan waktu 5 tahun-10 tahun. Hal ini tidak mudah,” jelas Yayan.
Akan tetapi, ia memiliki sejumlah saran untuk Prabowo jika bertekad dengan janji swasembada energi tersebut. Pada tiga tahun pertama, Yayan menyarankan Prabowo-Gibran membangun infrastruktur kilang biofuel, seperti fatty acid methyl ester (FAME) yang dijadikan campuran biosolar.
Yayan memperkirakan diperlukan tambahan 3 hingga 5 kali lipat kilang minyak dari jumlah eksisting sekarang. Kendati demikian, ia menyarankan agar ini tetap dilakukan secara bertahap dan masif.
Senada, Rektor Institut Teknologi PLN Iwa Garniwa mengatakan Indonesia saat ini masih kesulitan memenuhi 30 persen kebutuhan minyak nabati. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa ekosistem biofuel perlu dibangun terlebih dahulu sebelum menghentikan impor BBM.
Menurut Iwa, diperlukan waktu minimal lima tahun untuk membentuk ekosistem hingga rantai pasok biofuel. Dengan syarat, pemerintah harus konsisten dan berkomitmen kuat untuk membangun infrastruktur dan regulasi.
“Jangan terlalu ambisius. Lakukan secara bertahap dan tentunya hampir tidak mungkin menghentikan impor BBM sama sekali dalam lima tahun ini. Kuncinya hanya komitmen dengan regulasi yang kuat diiringi konsistensi,” sarannya kepada Prabowo.
Potensi ‘Dosa’ Baru yang Merusak Lingkungan
Analis Energi Institute of Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) Putra Adhiguna menilai ada potensi ‘dosa’ baru dari proyek biofuel ini. Ia mewanti-wanti agar ambisi menggunakan bahan bakar hijau tidak merusak lingkungan.
“Biofuel bisa menjadi opsi dengan catatan jangan sampai mengakibatkan kerusakan lingkungan dalam pengembangannya,” pesannya Putra.
Ia kemudian mempertanyakan peta jalan yang jelas terkait siapa yang akan menanggung selisih harga produk bioetanol dengan bensin reguler. Putra mengutip catatan Kementerian ESDM bahwa harga indeks pasar bioetanol pada September 2023 lalu sudah mencapai Rp12.725 per liter.
Selain itu, Putra mengungkap ada potensi peningkatan impor. Pasalnya, bahan baku bioetanol juga masih harus diimpor dari negara lain.
“Perlu diperjelas apa bahan bioetanol Indonesia, mengingat kita adalah importir gula terbesar kedua dunia sehingga alasan ketahanan energi bisa jadi tanda tanya. Untuk biodiesel bertumpu pada industri sawit yang sudah besar, pertanyaannya untuk bioetanol akan ditopang siapa?” ungkapnya.
“Sangat tidak mudah dan berpotensi mahal. Ingat, Indonesia menghabiskan sekitar Rp30 triliun sampai Rp50 triliun per tahun untuk menopang biodiesel,” peringatannya Putra.
Perlawanan Mafia Impor BBM dan Pemburu Rente
Niat baik Prabowo untuk membawa Indonesia menjadi swasembada energi juga berpotensi mendapatkan perlawanan dari mafia impor BBM dan pemburu rente.
Direktur Kajian Agraria Celios MHD Zakiul Fikri menyatakan para mafia BBM pasti akan merasa terganggu dengan rencana Prabowo untuk menghentikan impor BBM.
“Namun, para mafia ini juga terbiasa beradaptasi. Mereka memiliki kemampuan untuk berubah dari mafia BBM menjadi mafia BBN karena bahan bakunya masih harus diimpor,” ungkap Fikri.
Untuk itu, Fikri menyampaikan lima saran jika pemerintah ingin memerangi para mafia impor hingga pemburu rente.
Pertama, Fikri menekankan perlunya pemerintah memastikan pasokan di dalam negeri mencukupi dengan mengembangkan kilang-kilang produksi. Untuk jangka panjang, ia menyarankan agar PT Pertamina (Persero) tidak bergantung terlalu banyak pada impor BBM.
Kedua, pemerintah harus memberikan insentif untuk mendorong pembukaan kilang baru.
“Ketiga, jika impor masih diperlukan, Pertamina harus memotong jalur perdagangan. Perdagangan sering kali melibatkan jaringan rente yang disebut ‘mafia minyak’. Ini harus dihentikan dengan Pertamina langsung membeli BBM dari produsen,” saran Fikri.
Keempat, ia menekankan pentingnya integritas pegawai Pertamina dari segi pendidikan, pengawasan, dan penegakan hukum yang kuat. Menurutnya, anggota mafia sering kali memiliki hubungan langsung dengan anggota atau manajemen perusahaan yang bersangkutan.
Kelima, Fikri menyarankan pemerintah untuk terus mengawasi jalur darat, laut, dan udara yang digunakan sebagai jalur distribusi para mafia BBM. Ia menekankan perlunya memberikan sanksi tegas kepada para mafia yang tertangkap.
